Babakanblog's Blog


Mampukah Presiden Terpilih Menghentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja?
July 12, 2009, 12:06 pm
Filed under: Uno

Pemilihan Umum 2009 Di Indonesia; Mampukah Presiden Terpilih Menghentikan Perampasan Upah, Tanah dan Kerja?

——-

Jurang krisis ekonomi dunia semakin dalam, Kemerosotan ekonomi telah membawa malapetaka besar bagi mayoritas umat manusia di bumi, khususnya Kaum buruh dan Tani. Penghancuran atas kehidupan klas buruh dan rakyat pekerja terus berlangsung tanpa henti. Poros kekuatan imperialis dunia – Uni Eropa-AS-Jepang–menunjukkan krisis yang semakin kronis. Solusi yang mereka jalankan adalah penyelamatan kepentingan kapitalis monopoli agar tetap berkembang dan di sisi lain menumbalkan kepentingan klas buruh di negerinya sendiri dan rakyat tertindas di negeri-negeri jajahan dan setengah jajahan. PHK massal, meningkatnya pengangguran, merosotnya standar hidup layak bagi rakyat pekerja, dan seluruh faktor yang semakin memperkuat suramnya masa depan seluruh rakyat pekerja.

Restrukturisasi agresif atau PHK besar-besaran tetaplah menjadi  pilihan industry Kapitalis dan usaha memberi suntikan dana serta berbagai paket penyelamatan oleh Negara adalah kebiasaan negeri-negeri Imperialis daripada melidungi para Pekerja dari PHK. Sudah tidak terbantahkan lagi, Kapitalisme Monopoli akan selalu melahirkan krisis. Saat ini negera-negara imperialis mengalami krisis paling Tajam sejak Malaise 1929 dan  1970,  Krisis likuiditas dan terpukulnya sektor riil telah memicu kemerosotan hampir di seluruh sektor industri modern Dunia. Rezim yang berkuasa tak mampu menghentikan merosotnya ekspor komoditas dan semakin tingginya defisit neraca perdagangan  yang tiap saat bisa memicu krisis politik.

Krisis kronis ekonomi Indonesia jauh lebih mengenaskan. Kekeringan likuiditas yang menyelimuti perbankan nasional karena rendahnya kredit modal kerja dan investasi telah memukul ekonomi riil dalam posisi yang mengarah pada kebangkrutan dan memperdalam kerusakan ekonomi nasional. Program penyelamatan dengan stimulus ekonomi senilai 73, 3 trilyun rupiah tidak akan menjawab masalah pokok rakyat tentang upah, kerja dan tanah. Proyek pembangunan infrastruktur yang dirancang untuk mengurangi jumlah pengangguran, hanya akan berjalan dalam jangka yang sangat pendek dan dalam skala kecil. Hal ini sangat bertolak belakang dengan daya rusak krisis finansial global yang sangat dalam, panjang dan tak ada jalan keluar seperti situasi sebelumnya. Continue reading